Dunia saat ini sedang berada di ambang revolusi industri kelima yang digerakkan oleh Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Di Indonesia, adopsi AI telah merambah berbagai sektor, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, tersimpan risiko besar terhadap privasi warga negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak sejarah, namun pertanyaannya: apakah regulasi ini cukup kuat untuk menjinakkan keliaran algoritma AI?

Tantangan Algoritma dan Pemrosesan Data

Kecerdasan Buatan bekerja dengan cara mengonsumsi data dalam jumlah masif (Big Data) untuk mengenali pola dan mengambil keputusan. Masalah hukum muncul ketika AI melakukan “profiling” secara otomatis tanpa intervensi manusia yang memadai. Dalam UU PDP, prinsip dasar pemrosesan data adalah persetujuan yang diinformasikan (informed consent). Namun, dalam sistem AI yang kompleks, sering kali pengguna tidak benar-benar memahami bagaimana data mereka digunakan, diputar, dan diolah kembali oleh mesin.

Risiko diskriminasi algoritma juga menjadi ancaman nyata. Jika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung bias, maka keputusan hukum atau ekonomi yang dihasilkan akan tidak adil. Misalnya, sistem penilaian kredit otomatis yang menolak pinjaman berdasarkan latar belakang ras atau wilayah tertentu karena algoritma menganggapnya “berisiko tinggi”. Di sinilah hukum harus hadir bukan hanya untuk melindungi data, tetapi juga untuk memastikan transparansi algoritma.

Celah Hukum dalam UU PDP

Meskipun UU PDP sudah mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pengelola data yang lalai, tantangan spesifik AI belum sepenuhnya terakomodasi. Salah satu isu krusial adalah hak untuk mendapatkan penjelasan (right to explanation). Ketika sebuah sistem AI menolak pengajuan asuransi seseorang, individu tersebut berhak tahu alasan logis di baliknya. UU PDP memang mengatur tentang hak subjek data, namun detail teknis mengenai transparansi algoritma masih membutuhkan peraturan turunan yang lebih spesifik.

Selain itu, masalah tanggung jawab hukum (liability) menjadi kabur ketika terjadi kegagalan sistem. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membocorkan data sensitif? Apakah pengembang perangkat lunak, penyedia data, atau pengguna akhir? Tanpa regulasi yang jelas mengenai klasifikasi risiko AI, penegakan hukum di Indonesia akan terjebak dalam perdebatan teknis yang berlarut-larut.

Urgensi Regulasi Spesifik AI

Indonesia perlu segera merumuskan pedoman etika dan hukum yang lebih teknis untuk AI, sebagaimana yang dilakukan Uni Eropa melalui EU AI Act. Regulasi ini tidak boleh bersifat menghambat inovasi, tetapi harus memberikan pagar pengaman. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sangat diperlukan; di mana pemanfaatan AI yang berdampak tinggi pada hak asasi manusia harus diawasi lebih ketat dibandingkan penggunaan AI untuk tujuan hiburan.

Kesimpulannya, perlindungan data pribadi di era AI bukan sekadar masalah teknis TI, melainkan masalah kedaulatan digital dan hak asasi manusia. UU PDP adalah fondasi yang baik, tetapi ia membutuhkan “suplemen” regulasi yang mampu menjangkau karakteristik unik AI. Tanpa langkah proaktif, data pribadi warga negara Indonesia hanya akan menjadi komoditas bagi algoritma global yang tidak tersentuh hukum.