KURIKULUM
Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Medan Area disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja akan sarjana yang memiliki kompetensi dasar dan keahlian yang memadai.Mulai T.A. 2016/2017 Universitas Medan Area memberlakukan Kurikulum Berbasis KKNI dengan mengacu pada Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012).Guna meningkatkan kompetensi lulusan, maka dalam kurikulum tersebut ditambahkan dengan Pelaksanaan Klinis Hukum Pidana Dan Perdata, PN, PTUN dan Pengadilan Agama sebagai kompetensi unggulan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.Tempat Pelaksanaan : Ruang Sidang Klinis Hukum (Pengadilan Semu) pada gedung Fakultas Hukum Universitas Medan Area   Jl. Kolam Nomor 1 Medan yang dipersiapkan sedemikian rupa menyerupai Ruang Sidang di Pengadilan Negeri, demikian pula Pakaian dan Atribut-atribut para petugas yang terlibat dalam persidangan itu.
Teknik Pelaksanaan :
1. Peserta Klinis untuk beberapa hari fieldtrip ke Pengadilan Negeri Medan untuk melihat dan memonitor jalannya penyidangan perkara-perkara Pidana dan Perdata.
2. Dipersiapkan kelompok-kelompok peserta yang setiap regu berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang dan maksimal 12 (dua belas) orang.
3. Dicari berkas perkara dari Pengadilan Negeri, yang setiap kelompok memegang 1 berkas pidana dan 1 berkas perdata dimana setiap regu kasusnya berbeda.
4. Kemudian untuk setiap kelompok ditunjuk.
Pidana :

  • 1 orang sebagai Hakim Ketua
  • 2 orang sebagai Hakim Anggota
  • 1 orang sebagai Panitera Pengganti
  • 1 orang Jaksa Penuntut Umum
  • 1 atau 2 orang sebagai Terdakwa (bergantung jumlah terdakwa di dalam berkas perkara).
  • 1 orang sebagai Penasehat Hukum
  •  selebihnya adalah Saksi-Saksi.
 Perdata :

  • 1 orang sebagai Hakim Ketua (yang tadinya sebagai Terdakwa dalam perkara Pidana).
  • 2 orang sebagai Hakim Anggota (yang tadinya saksi-saksi dalam perkara Pidana).
  • 1 orang sebagai Panitera Pengganti
  • 2 orang sebagai Kuasa Hukum Penggugat.
  • 2 orang sebagai Kuasa Hukum Tergugat.
  • selebihnya saksi-saksi (yang tadinya Hakim-Hakim Majelis dalam perkara Pidana).
5. Pada hari dan waktu yang ditentukan setiap regu sudah hadir di Ruang Sidang (maksimal3 regu).
6. Setiap kelompok yang bersidang maka kelompok yang lainnya sebagai penonton.
7. Penyebutan Pembuka Persidangan, Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana/Perdata…….. dst.
8. Penyebutan nama-nama yang tersebut pada berkas perkara diganti dengan nama-nama langsung para mahasiswa peserta Klinis baik yang tersebut pada perkara Pidana/Perdata.
9. Selanjutnya persidangan perkara dilaksanakan.
  Pidana :

  • Buku Pedoman/Acara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP.
  • Setiap permasalahan yang terdapat di dalam KUHAP (Khusus yang penting-penting) walaupun tidak demikian di dalam berkas perkara, dicoba untuk dipraktekkan seperti misalnya bagaimana ketentuan yang dilakukan Hakim jika Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa yang di luar tahanan, Penasehat Hukum yang tidak hadir kepersidangan, atau eksepsi, Replik-Duplik, saksi yang tidak bersedia disumpah, saksi yang enggan memberikan keterangan yang benar dan lain sebagainya. Sampai kepada keputusan yang isinya boleh saja tidak serupa dengan keputusan dalam berkas perkara, kemudian dijelaskan upaya-upaya hukum yang ada setelah keputusan tersebut dijatuhkan.
Perdata :

  • Buku Pedoman RBg/HIR.
  • Seperti juga dalam perkara Pidana, berkas perkara yang ada hanya merupakan pedoman, sedang hal-hal yang ditemukan pada RBg/HIR tersebut diusahakan untuk dilaksanakan seperti apa yang terjadi bila Penggugat atau Tergugat tidak hadir ke persidangan, eksepsi, sita, sidang lapangan dan lain-lain sampai kepada keputusan dengan catatan untuk praktek penyitaan ataupun sidang lapangan dilakukan di lokasi tanah-tanah kosong atau gedung-gedung di sekitar Fakultas Hukum yang masih dalam lingkungan UMA. Dijelaskan pula upaya-upaya Hukum yang ada setelah keputusan Hakim tersebut dijatuhkan.
10. Kemudian kedudukan para peserta diacak/diputar, sehingga semua peserta dapat merasakan bagaimana bertindak sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum, Penggugat, Tergugat, Saksi-Saksi dan seterusnya.
11. Khusus terhadap yang bertindak sebagai Penasehat Hukum, seperti misalnya membuat Eksepsi, Replik-Duplik, Tehnis bertanya kepada Saksi-Saksi, Nota Pembelaan dalam perkara Pidana maupun hal-hal yang berkaitan dengan perkara Perdata dan lain-lain hal yang berkaitan.
12. Dari hasil pemantauan setiap mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dibuatlah penilaian terhadap mereka masing-masing, yang merupakan nilai mahasiswa tersebut pada mata kuliah Klinis Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
Share